Perkembangan dan Tantangan Blockchain di Indonesia Selama 2019

Pemanfaatan blockchain di Indonesia terus mengalami pertumbuhan secara perlahan-lahan. Kini sudah ada beberapa startup lokal yang mulai mengadopsi teknologi ini dalam berbagai bidang.

Sebut saja Tokoinstartup penyedia platform berbasis blockchain untuk menghubungkan pelaku bisnis retail dengan jaringan rantai pasokan. Tokoin mendigitalkan identitas bisnis retail agar memiliki reputasi kredibel guna membuka peluang kerja sama dengan entitas lain.

Ada pula HARA, startup yang menyediakan sarana pertukaran data melalui blockchain di sektor pertanian, mulai dari petani, bank, pemasar, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Pendiri studio game lokal, Touchten, juga turut berpartisipasi lewat platform distribusi game berbasis token bernama PlayGame.

Seiring makin bertambahnya jumlah pemain blockchain di Indonesia, sudah sampai manakah pertumbuhan teknologi ini di tahun 2019? Selain regulasi, apa kendala yang menghambat perkembangannya?

Perkembangan yang signifikan

Berdasarkan informasi Asosiasi Blockchain Indonesia, perusahaan  blockchain di Indonesia telah mengalami peningkatan lebih dari 30 persen dalam kurun waktu 2 tahun (2018-2019). Beberapa sektor yang dibidik umumnya berkaitan dengan upaya desentralisasi data pada sektor tertentu, yang kemudian mendorong penerbitan token atau mata uang digital (cryptocurrency) sebagai komoditas platform.

Hingga Mei 2019 tercatat ada tiga belas startup dari Indonesia yang aktif dalam proyek pengerjaan solusi berbasis blockchain. Di samping itu, ada pula lima perusahaan yang menyediakan layanan jasa konsultasi dan pengembangannya.

lanskap industri blockchain di Indonesia (sumber: Asosiasi Blockchain Indonesia)

Pencapaian ini dianggap positif oleh Executive Director Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Muhammad Deivito Dunggio. Pria yang akrab dengan panggilan Oham ini menjelaskan meski pihak regulator masih terkesan wait and see dalam menentukan sikap, namun ketetapan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atas legalitas investasi kripto di tahun 2018 lalu telah memberikan angin segar bagi ekosistem di Indonesia.

Hal ini bisa dilihat dari makin bertambahnya jumlah exchange atau bursa pertukaran cryptocurrency di Indonesia. Saat ini terdapat delapan belas startup yang mewadahi investasi komoditas ini, mulai dari Indodax, Coinone Indonesia, hingga DigitalExchange.id.

“Saat ini kita memiliki 18 exchange yang resmi berdiri di Indonesia. Meski tidak semuanya berbentuk PT, mereka sudah dilengkapi dokumen legal. Situasi ini terkait dengan regulasi pemerintahan kita sendiri soal ketentuan apakah exchange yang berdiri di Indonesia harus dalam bentuk PT atau tidak?”

Oham menjelaskan bahwa mengamati perkembangan ini, pemerintah setidaknya sudah bisa melihat potensi perkembangan teknologi blockchain di Indonesia. Namun untuk bisa mencapai taraf adopsi yang signifikan ke dalam industri, pihaknya merasa bahwa penerapan masih terganjal oleh faktor pendorong dari para pelaku bisnis itu sendiri.

“Hambatan terbesar dibalik pengadopsian teknologi blockchain di Indonesia adalah knowledge gap yang sangat besar mengenai teknologi itu sendiri. Ini berakibat pada minimnya pengetahuan dari berbagai macam pihak atas solusi yang sebetulnya bisa dipecahkan melalui teknologi blockchain,” jelas Oham.

Di samping itu, tidak sedikit pula pihak yang beranggapan bahwa keberhasilan implementasi teknologi semacam ini dinilai dari contoh kisah sukses yang muncul dari pihak pengadopsi sebelum-sebelumnya.

Mengingat adaptasi teknologi blockchain di Indonesia masih tergolong dini, tidak heran jika masih ada beberapa pihak yang pesimis terhadap penerapannya mengingat tidak sedikitnya biaya yang perlu mereka keluarkan untuk beralih ke sana.

Tantangan yang kami hadapi adalah meyakinkan bahwa teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama di Indonesia.

Muhammad Deivito,
Asosiasi Blockchain Indonesia

Edukasi masih tetap menjadi tumpuan

Salah satu hal yang turut menjadi penyumbang masalah knowledge gap dalam teknologi semacam ini adalah pemahaman mendasar seputar perbedaan blockchain dan cryptocurrency itu sendiri. Tidak sedikit kalangan yang kesulitan membedakan kedua hal tersebut, mengingat keterkaitannya yang begitu erat.

Mengedukasi mayoritas masyarakat Indonesia yang belum bisa membedakannya dengan cryptocurrency dianggap salah satu dari sekian pekerjaan rumah bagi pelaku penerapan teknologi ini di negara kita. Hal tersebut diungkapkan co-founder Yayasan Indonesian Blockchain Network, Merlina Li, atas pengamatannya terhadap perkembangan implementasi teknologi ini di Indonesia.

Blockchain | Ilustrasi

Sama seperti di negara lainnya, penerapan fungsi blockchain membutuhkan upaya edukasi yang besar dan biaya tidak sedikit agar fungsinya benar-benar bisa dirasakan oleh industri terkait. Dengan alasan tersebut, tidak heran jika pola pertama dari penerapan bisnis startup berbasis blockchain adalah menerbitkan token (atau ICO) untuk mendapatkan dukungan permodalan dari investor luar.

“Startup lokal yang benar-benar ingin menggalang dana untuk pengembangan solusi berbasis blockchain di Indonesia umumnya melakukan ICO untuk mendukung langkah mereka menarik investor dari luar. Mereka tidak menggalang dana ke investor lokal karena rata-rata memiliki keragu-raguan yang tinggi untuk berinvestasi di ranah ini.”

Menurut Merlina, tantangan yang diemban pelaku adopsi blockchain dan asosiasi sendiri cukup berliku, mengingat ada pula pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan knowledge gap untuk maksud jahat. Salah satunya lewat skema investasi ponzi.

“Intinya dengan knowledge gap yang ada, sejumlah pihak bisa saja menipu dengan menerbitkan token. Saat ini bikin token itu mudah, yang sulit itu adalah membuat bisnis model sesuai dengan implementasi teknologi blockchain itu sendiri. Karena itulah proses edukasi sangatlah diperlukan di sini,” ungkap Merlina.


Asosiasi Blockchain Indonesia

Sejak resmi diperkenalkan pada Maret 2018, Asosiasi Blockchain Indonesia telah mengagendakan proses edukasi sebagai salah satu tujuan dari pendirian wadah organisasi tersebut. Di samping itu, ada pun beberapa agenda lainnya seperti:

  • Menjadi wadah yang menyatukan dan mendorong kolaborasi dari para pemain blockchain di tanah air.
  • Menjadi mitra pemerintah dan perusahaan swasta dalam pengembangan teknologi dan cryptocurrency, serta membantu dalam pembuatan regulasi yang menyangkut teknologi tersebut.
  • Mengumpulkan data transaksi dan investasi yang diterima para pemain blockchain di tanah air agar bisa menjadi masukan bagi pemerintah.
  • Membantu masyarakat dalam membedakan mana perusahaan yang kredibel dan tidak.

Di tahun 2019, Asosiasi tersebut menargetkan peningkatan pertumbuhan ekosistem yang lebih positif melalui proses edukasi yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

  • Pemerintah,
  • Pelaku Industri, dan
  • Mahasiswa.

Dengan bertumpu kepada tiga pilar edukasi tersebut, Asosiasi ini berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan teknologi di baliknya, bukan hanya berspekulasi terhadap peluang investasi cryptocurrency semata.

(Diedit oleh Iqbal Kurniawan; Sumber gambar: CryptoDisrupt)

This post Perkembangan dan Tantangan Blockchain di Indonesia Selama 2019 appeared first on Tech in Asia Indonesia.